Breaking News

Kebijakan dan Sasaran

STRATEGI DAN KEBIJAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KOTA PALANGKA RAYA

            Sebagai langkah untuk mewujudkan visi dan misi, dirumuskan beberapa strategi dan arah kebijakan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditentukan. Rumusan strategi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Kota Palangka Raya urusan tersebut antara lain :

       Strategi yang digunakan dalam rangka pencapaian sasaran adalah :

  1. Meningkatkan Kualitas Pelayanan KB.
  2. Pengembangan dan peningkatan fungsi dan peran kegiatan Kelompok Tribina ( BKB , BKR , BKL )
  3. Pembinaan remaja tentang Generasi Berencana ( GenRe )
  4. Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  5. Kerjasama dengan Lintas sektor untuk pemanfaatan dan peningkatan Program Layanan KKBPK kepada Masyarakat.
  6. Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian masyarakat tentang pentingnya pendewasaan usia perkawinan serta kesehatan reproduksi remaja.
  7. Meningkatkan pemahaman dan komitmen pemerintah daerah, masyarakat, dunia usaha dan media massa tentang pentingnya pengintegrasian perspektif gender dalam pembangunan;   Memperkuat lembaga/jejaring PUG;   Melakukan pendampingan teknis dalam penyusunan program, kegiatan dan anggaran yang responsif gender melalui Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG); Memperkuat sistem penyediaan, pemutakhiran, dan pemanfaatan data pilah gender
  8. Menyusun, mereview, mengharmonisasikan dan mengkoordinasikan berbagai kebijakan perlindungan perempuan dari berbagai tindak kekerasan. Meningkatkan pemahaman dan kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan dunia usaha dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO.
  9. Memperkuat mekanisme kerjasama antara pemerintah, aparat penegak hukum, lembaga layanan, masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO. Meningkatkan kualitas lembaga layanan termasuk SDM yang melayani perempuan korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan dan reintegrasi sosial. Memulihkan perempuan korban tindak kekerasan terhadap perempuan termasuk TPPO untuk reintegrasi sosial.
  10. Meningkatkan kapasitas SDM dan kualitas layanan anak korban kekerasan, yang mencakup layanan pengaduan, rehabilitasi kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pemulangan, reintegrasi sosial dan pengasuhan alternatif. Meningkatkan pengawasan pelaksanaan penegakan hukum berbasis restorative justice, termasuk pemberian bantuan hukum bagi anak sebagai pelaku, korban, atau saksi tindak kekerasan dan rehabilitasi sosial anak. 
  11. Menyusun, mereview, mengkoordinasikan, dan mengharmonisasikan berbagai kebijakan perlindungan khusus anak. ·  Meningkatkan advokasi kepada pemerintah, masyarakat, dunia usaha, lembaga pendidikan, dan media massa tentang pentingnya perlindungan khusus anak dari tindak kekerasan, eksploitasi, penelantaran dan perlakuan salah lainnya. ·  Memperkuat jejaring kelembagaan pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam pelaksanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi perlindungan khusus anak.

      Kebijakan yang diambil dalam rangka pelaksanaan strategi adalah sebagai berikut:

  1. Pengembangan sistem distribusi alat kontrasepsi sesuai kebutuhan masyarakat
  2. Pengembangan model kelembagaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga
  3. Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dengan fokus pada: Penyusunan dan harmonisasi berbagai regulasi dan kebijakan PUG; penguatan kelembagaan pengarustamaan gender; penyusunan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG) di perangkat daerah; pendampingan implementasi PPRG.
  4. Pelibatan perempuan dalam berbagai tahapan pembangunan; dan Peningkatan keberdayaan perempuan dengan fokus pada UMKM perempuan.
  5. Peningkatan pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan termasuk Tindak Pidana Perdagangan Orang
  6. Penguatan lembaga penyedia layanan perlindungan korban kekerasan dan perdagangan orang dengan fokus pada penanganan wilayah on the spot, penyediaan regulasi, kebijakan, petugas pelayanan dan sarana prasarana yang memadai untuk menunjang pelayanan Perlindungan perempuan.
  7. Pemenuhan hak anak dengan fokus pada percepatan pencapaian Kabupaten/Kota Layak Anak, dengan penyediaan berbagai regulasi, kebijakan, pembentukan dan pembinaan kelembagaan, dan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang Kabupaten/Kota Layak Anak.
  8. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan fokus pada peningkatan koordinasi dan implementasi kebijakan terkait perlindungan khusus kepada Perempuan dan anak.
  9. Penyusunan kebijakan daerah dalam upaya pengendalian penduduk.